« Home | Water & Culture, Hari Air Sedunia 2006 » | REFORMASI : MENATA ULANG BASIS EKOSISTEM » | Confined Space Accident » | Kebisingan dan Nilai Ambang Dengar » | Air Gap Monitoring Project » | The Underground Coal Mine Blast Accident & How To ... » | Kebisingan dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan dan ... » | Bahaya Amiku Di Kantor » | Ekosistem Estuari (1) »

Tinjauan Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Tinjauan Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) adalah instrumen untuk mendorong penaatan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme mendorong penaatan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan perusahaan kepada publik dan pemangku kepentingan (public information disclosure). Diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mensikapi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan kapasitasnya.

Pelaksanaan PROPER 2002–2005.
Jumlah perusahaan yang diikutsertakan dalam PROPER tahun 2002–2003 sebanyak 85 perusahaan. Tahun 2003-2004 terjadi peningkatan peserta menjadi 251 perusahaan. Dalam periode penilaian 2004-2005 ditingkatkan menjadi 466 perusahaan. Berdasarkan data yang ada memang untuk 251 perusahaan yang sama selama periode penilaian 2003-2004 dan 2004-2005 terjadi penurunan jumlah perusahaan yang berperingkat merah dan hitam. Pada periode penilaian 2003-2004 terdapat 128 perusahaan berperingkat merah dan hitam. Sementara untuk periode penilaian 2004-2005 tinggal 90 perusahaan yang berperingkat merah dan hitam.

Namun jika dilihat secara keseluruhan peserta periode penilaian 2002-2005 jumlah perusahaan yang berperingkat merah dan hitam masih dalam jumlah yang relatif cukup besar. Pada periode 2002-2003 terdapat 26 (31%) perusahaan dari 85 perusahaan yang berperingkat merah dan hitam. Periode 2003-2004 terdapat 128 (51%) perusahaan dari 251 perusahaan yang berperingkat merah dan hitam. Sementara untuk periode 2004-2005 masih terdapat 222 (47%) perusahaaan yang berperingkat merah dan hitam dari 466 perusahaan. Oleh karenanya PROPER sebagai salah satu kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan masih belum optimal sehingga masih perlu dikaji lagi baik dari pelaksanaannya maupun perangkat peraturannya.

PROPER Sebagai Kebijakan Publik
PROPER sebagai salah satu kebijakan publik merupakan produk administrasi negara sebagai alat untuk memengaruhi kinerja pemerintah dalam mengemban amanat untuk kepentingan publik dalam hal ini masalah pengelolaan lingkungan. Perkembangan negara RI yang dinamis dan dalam semangat otonomi daerah yang begitu kuat tentunya perlu direspon oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini KLH dalam menangani masalah pengelolaan lingkungan. Dalam era otonomi daerah pasca direvisinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka peran Pemerintah Pusat adalah menangani masalah lingkungan hidup skala nasional dan secara kelembagaan sebagai pembina dan pengawasan terhadap penanganan masalah lingkungan hidup di daerah.

Oleh karenanya perlu dicermati bagaimanakah pelaksanaan PROPER berjalan selama ini. Alur prosedur penilaian PROPER dilakukan sebagian besar oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini KLH (pada penilaian PT. FI sudah melibatkan Pemprov Papua dan Pemkab mimika) dan baru pada tahap akhir penilaian ada sebuah komite yaitu Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk mengevaluasi hasil kerja Tim Teknis KLH. Sementara aparatur daerah dan sektor yang terkait belum dilibatkan untuk turut serta dalam penilaian. Hal ini penting karena masalah pengelolaan lingkungan hidup bukan eksklusif milik KLH semata, karena selama ini KLH juga selalu mewacanakan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang lintas sektoral

Terobosan Untuk Meningkatkan Kualitas PROPER
Umumnya sebuah kebijakan publik yang setiap saat perlu diperbaiki untuk penyempurnaan hasilnya maka begitu juga dengan PROPER yang masih terbuka untuk beberapa terobosan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri (2006) sistem pemeringkatan dapat dibuat lebih luas untuk perusahaan yang berada pada kategori merah dan hitam yang sudah melakukan usaha-usaha perbaikan pengelolaan lingkungannya walaupun belum memenuhi baku mutu atau standar yang ada. Jadi nantinya terdapat peringkat merah merah plus dan merah minus atau hitam plus dan hitam minus. Selain itu, perusahaan yang telah mendapat peringkat hijau empat kali berturut-turut, sebaiknya naik peringkat menjadi emas. Pasalnya, untuk kategori emas berbagai indikatornya sangat sulit dicapai oleh industri (Petrominer, September 2005).

Di samping itu industri atau perusahaan yang menjadi obyek dari kebijakan publik juga perlu didengar masukannya. Indonesian Mining Association (IMA) atau asosiasi tambang Indonesia melontarkan gagasannya melalui Direktur Eksekutifnya bahwa perusahaan yang berturut-turut mendapat peringkat buruk (merah dan hitam) dikenakan pinalti. Mereka diharuskan membayar denda kepada pemerintah, selanjutnya dana yang terkumpul dari denda tersebut disalurkan untuk mempertahankan atau menambah fasilitas pengolahan limbah bagi industri yang berperingkat baik. Dengan demikian secara psikologis akan memacu dan memicu industri yang buruk untuk memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungannya (Petrominer, September 2005).

Penutup
PROPER sebagai suatu produk kebijakan publik diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan hidup. Dalam mengatasi masalah lingkungan hidup di era otonomi daerah sangat penting kerjasama atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah, sektor-sektor terkait serta industri itu sendiri yang menjadi obyeknya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi industri untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya tentu manfaat dari PROPER itu sendiri harus dirasakan oleh industri tersebut baik dari perusahaan yang berkategori baik (hijau dan biru) maupun yang masih dalam kategori buruk (merah dan hitam).

Selain itu kesan selama ini sebagai aparatur pemerintah yang dianggap “mencari-cari kesalahan” dalam melaksanakan tugas pengawasannya perlu diubah dengan paradigma pelayanan publik yang siap membantu bila terjadi permasalahan atau kesulitan pada industri yang berpartisipasi.

*) Penulis adalah mahasiswa program pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia; pernah bekerja sebagai staf lingkungan PT. PPLi dan Konsultan ISO 14001
Kontak dengan penulis :
a_nando@email.com atau 0856 898 0397

Links to this post

Create a Link